𝟭𝟰𝟳 𝗟𝗔𝗪𝗔𝗡 𝟳

"𝘙𝘐 𝘬𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘬. 𝘚𝘬𝘰𝘳 147 𝘬𝘦𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘷𝘴 7 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘈𝘚. 𝘗𝘦𝘳𝘥𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘣𝘢𝘴 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘩𝘢𝘳𝘮𝘰𝘯𝘪𝘴𝘢𝘴𝘪 𝘴𝘦𝘱𝘪𝘩𝘢𝘬? 𝘐𝘯𝘪 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘰𝘢𝘭 𝘵𝘢𝘳𝘪𝘧, 𝘪𝘯𝘪 𝘴𝘰𝘢𝘭 𝘳𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘫𝘢𝘬𝘢𝘯". 𝘓𝘢𝘯𝘫𝘶𝘵𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘤𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘊𝘢𝘬 𝘈𝘛...

Jika seluruh rangkaian perjanjian dagang resiprokal (ATR) antara Amerika Serikat dan Indonesia dibaca seperti membaca novel geopolitik, maka kita sampai pada bab yang paling menggelitik sekaligus menggetarkan: daftar larangan. Atau bisa juga disebut daftar keharusan untuk tidak begini-begitu.

Bukan larangan makan sebelum berbuka, bukan larangan parkir di trotoar, melainkan larangan kebijakan yang dibebankan atas negara kita yang berdaulat, yang dirangkai rapi dalam bahasa hukum internasional yang sopan, steril, dan dingin.

Di titik inilah diplomasi ekonomi modern terasa seperti buku manual ekspor bagi negara berkembang lengkap dengan petunjuk apa yang boleh dilakukan dan apa yang seharusnya tidak disentuh.

Setelah menelusuri teks perjanjian ATR AS-RI secara utuh setebal 45 halaman, saya berkesimpulan bahwa pembatasan kebijakan terhadap Indonesia bukan sekadar “belasan” larangan teknis.

Secara tekstual, istilah hukum paling gamblang seperti 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 muncul sekitar 147 kali yang dibebankan pada Indonesia, sementara kewajiban yang secara eksplisit dibebankan kepada Amerika Serikat hanya sekitar 7 kali.

Rasio ini betul tidak otomatis menentukan dampak setiap klausul, tetapi cukup memberi gambaran tentang arah harmonisasi kebijakan yang diminta dan siapa yang lebih banyak menyesuaikan diri. Dalam bahasa pertandingan, RI kalah telak.

Bahasa dokumen memang seringkali tidak pernah memakai kata “dilarang.” Ia memilih frasa yang lebih sopan namun tegas dan terang benderang: 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘦, 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 𝘳𝘦𝘲𝘶𝘪𝘳𝘦, 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘳𝘦𝘮𝘰𝘷𝘦, 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘦𝘹𝘦𝘮𝘱𝘵.

Dalam diplomasi, kesopanan sering kali bentuk lain dari ketegasan. Larangan disampaikan dengan nada ramah, seperti petugas hotel yang berkata, “Untuk kenyamanan bersama, tamu tidak diperkenankan…” padahal konsekuensinya nyata.

Mari kita lihat beberapa contoh yang paling mencolok dengan memperhatikan kata yang dipakai, sering seperti "𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭".

Salah satu larangan yang paling simbolik berkaitan dengan pajak digital. “𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘦 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘵𝘢𝘹𝘦𝘴…” ("Indonesia tidak boleh mengenakan pajak layanan digital yang menyasar perusahaan AS.")

Di era ketika platform global memperoleh miliaran dolar dari perhatian dan data pengguna Indonesia, klausul ini memastikan negara kita tidak dapat mengenakan pajak khusus seperti yang dilakukan India, Prancis, atau Kanada.

Data boleh mengalir keluar. Nilai ekonomi boleh mengalir keluar. Pajak digital? Tidak boleh. Ini seperti membiarkan warung ramai pembeli, tetapi melarang pemilik warung menaruh kotak kasir.

Larangan berikutnya menyentuh arus data lintas negara: “…𝘦𝘯𝘴𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘣𝘺 𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘳𝘰𝘯𝘪𝘤 𝘮𝘦𝘢𝘯𝘴…” Implikasinya: Indonesia tidak boleh mewajibkan lokalisasi data sebagai syarat layanan.

Data warga dapat disimpan di server luar negeri tanpa kewajiban penyimpanan domestik. Padahal, di abad ke-21, data adalah minyak baru. Kita memiliki ladangnya. Kilangnya berada di luar negeri.

Kemudian terdapat larangan kewajiban alih teknologi: “…𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 𝘳𝘦𝘲𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺, 𝘴𝘰𝘶𝘳𝘤𝘦 𝘤𝘰𝘥𝘦, 𝘰𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢𝘳𝘺 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘭𝘦𝘥𝘨𝘦…” Jelas bahwa Indonesia tidak boleh mensyaratkan transfer teknologi sebagai syarat berbisnis.

Dalam sejarah industrialisasi, negara-negara Asia Timur membangun kekuatan teknologi melalui transfer pengetahuan. Klausul ini menutup jalan tersebut. Teknologi boleh digunakan. Rahasianya tetap milik mereka.

Berikutnya, ATR AS-RI mengenakan larangan terhadap kandungan lokal: “…𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘦𝘹𝘦𝘮𝘱𝘵 𝘜. 𝘚. 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘯𝘪𝘦𝘴… 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘳𝘦𝘲𝘶𝘪𝘳𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴” Artinya: perusahaan AS tidak wajib menggunakan komponen lokal.

Jika TKDN selama ini merupakan alat industrialisasi, maka klausul ini mencabut alat tersebut untuk satu pihak tertentu. Lapangan industri tetap terbuka. Rantai pasok domestik tidak dijamin ikut tumbuh.

Berikutnya, larangan pembatasan impor bioetanol: “𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 𝘢𝘥𝘰𝘱𝘵 𝘰𝘳 𝘮𝘢𝘪𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯 𝘢𝘯𝘺 𝘮𝘦𝘢𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘜. 𝘚. 𝘣𝘪𝘰𝘦𝘵𝘩𝘢𝘯𝘰𝘭.”

Indonesia tidak boleh membuat kebijakan yang menghambat impor bioetanol AS. Energi alternatif pun memiliki pasal perlindungan pasar.

Ada pula larangan pembatasan barang rekondisi: “…𝘳𝘦𝘮𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘺 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘯 𝘜. 𝘚. 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘯𝘶𝘧𝘢𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘨𝘰𝘰𝘥𝘴…” Barang rekondisi dari AS harus dapat masuk tanpa hambatan. Bagi konsumen: lebih murah. Bagi industri muda: kompetisi dini.

Larangan penggunaan regulasi sanitari sebagai penghalang perdagangan: “…𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘨𝘶𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘯 𝘣𝘪𝘭𝘢𝘵𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘦.” Standar kesehatan tidak boleh digunakan sebagai pelindung pasar domestik.

Anda juga sudah tahu, ada larangan kewajiban halal untuk kategori tertentu: “…𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘦𝘹𝘦𝘮𝘱𝘵 𝘯𝘰𝘯-𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘴… 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘩𝘢𝘭𝘢𝘭 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯…” Regulasi halal tidak boleh diberlakukan pada kategori produk tertentu. Standar keagamaan bertemu disiplin perdagangan.

Jika dirangkum, daftar larangan kebijakan tersebut mencakup antara lain:

– tidak boleh pajak digital

– tidak boleh lokalisasi data

– tidak boleh mewajibkan transfer teknologi

– tidak boleh menerapkan TKDN pada perusahaan AS

– tidak boleh menghambat impor bioetanol

– tidak boleh membatasi barang rekondisi

– tidak boleh menggunakan standar teknis sebagai proteksi terselubung

– tidak boleh mewajibkan sertifikasi halal untuk kategori tertentu

– tidak boleh mengenakan bea pada transmisi digital

– tidak boleh membatasi arus data lintas negara

– tidak boleh memaksakan spesifikasi domestik tertentu

Jika dihitung secara substansi, pembatasan ini membentuk sekitar belasan instrumen kebijakan strategis, namun secara tekstual ia berada dalam jaringan kewajiban yang jauh lebih luas.

Semua ini dibungkus dalam semangat perdagangan bebas dan efisiensi pasar. Dan memang, dari perspektif ekonomi liberal, penghapusan hambatan meningkatkan efisiensi, menurunkan harga, dan memperluas pilihan konsumen.

Namun dari perspektif pembangunan negara, setiap larangan tersebut adalah alat kebijakan yang tidak lagi tersedia. Negara tetap bebas membuat kebijakan. Hanya saja, kotak peralatannya kini lebih ringan.

Yang membuat ATR AS-RI terasa “terlalu Amerika” bahkan terlalu Trumpian adalah logika di baliknya: pasar harus terbuka, perusahaan harus bebas, teknologi harus dilindungi, dan kebijakan domestik tak boleh menghambat ekspansi ekonomi global.

Ini bukan ideologi baru. Ini adalah ekspor filosofi pasar bebas dengan pengamanan maksimal bagi kepentingan nasional Amerika sendiri. Perdagangan bebas, tetapi dengan pagar pengaman strategis yang dipaksakan pihak Amerika.

Jika gaya retorika politik Amerika sering terdengar seperti, “𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘍𝘪𝘳𝘴𝘵,” maka dalam bahasa perjanjian dagang modern, kalimat itu diterjemahkan menjadi: pasar terbuka untuk semua, tetapi keunggulan strategis tetap milik kami.

Ini bukan retorika kampanye. Ini arsitektur kebijakan.

Namun perlu dicatat: tidak semua pembatasan ini otomatis merugikan. Banyak yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian investasi. Banyak yang mendorong integrasi ekonomi global. Banyak yang melindungi konsumen.

Masalahnya bukan pada satu klausul. Masalahnya pada akumulasi. Satu larangan mungkin efisien. Sepuluh larangan membentuk struktur. Seratus kewajiban membentuk arah kebijakan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal aturan rumah tangga: boleh melakukan apa saja selama tidak melanggar larangan tertentu. Semakin banyak larangan, semakin sempit ruang improvisasi.

Negara modern juga demikian. Kebijakan publik bukan hanya tentang apa yang boleh dilakukan, tetapi tentang apa yang tidak lagi bisa dilakukan.

Puasa mengajarkan pengendalian diri. Perjanjian perdagangan mengajarkan pengendalian kebijakan. Yang satu spiritual, yang lain struktural. Di antara keduanya, bangsa kita mesti belajar hidup dalam batas yang dipaksakan bangsa Amerika.

Namun sejarah menunjukkan: batas tidak selalu penjara. Ia bisa menjadi tantangan untuk inovasi. Ketika satu pintu kebijakan tertutup, boleh jadi negara dipaksa mencari jalan lain.

Ketergantungan dapat memicu kreativitas. Keterbatasan dapat melahirkan strategi, seperti dilakukan bangsa Iran.

Dan mungkin, di balik daftar larangan yang panjang dan terasa terlalu Amerika itu, tersimpan satu pertanyaan yang lebih penting: apakah kita akan menjadi bangsa yang sekadar mengikuti aturan permainan global, atau bangsa yang belajar memenangkan permainan dengan aturan yang ada?

Tragedi bisa menjadi guru. Keterbatasan bisa menjadi strategi. Larangan bisa menjadi undangan untuk berpikir lebih cerdas.

Dan di negeri yang gemar menyiasati jalan tikus ketika jalan tol macet, kreativitas mungkin masih menjadi sumber daya alam paling melimpah.

Cak AT = Ahmadie Thaha.

𝘔𝘢'𝘩𝘢𝘥 𝘛𝘢𝘥𝘢𝘣𝘣𝘶𝘳 𝘢𝘭-𝘘𝘶𝘳'𝘢𝘯